Opini - King Faisal Sulaiman

Hukum harus menjadi imam bagi politik. bukan menjadi makmum. Amnesti dan abolisi adalah keputusan politik atas dasar kepentingan keadilan- kemanusiaan melampui proses hukum biasa,  dan lebih mengedepankan nasional interest bangsa yg lebih luas.

Seperti halnya jaksa agung juga memiliki hak opportunitas untuk menghentikan sebuah kasus yang dinilai sarat instrik politik demi kepentingan umum.            

Keadilan hukum sudah pasti cacat sejak awal dan mustahil  terwujud jika lahir dari sebuah proses yang penuh dengan Drakor  sandiwara politik . 

Amnesti dan abolisi ialah cermin keadilan konstitusional Presiden sebagai kepala negara .  Ini sejalan dengan komitmen Reformasi hukum dalam Asta Cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.